Surabaya, infodis.id – Universitas 17 Agustus 1945 (Untag) Surabaya bersama Gerakan Gusdurian (Gerdu) Suroboyo, menggelar seminar yang mengangkat tema ‘Indonesia Rumah Bersama: Memperluas Ruang Demokrasi’. Kegiatan yang dihadiri oleh mahasiswa Untag Surabaya dan masyarakat umum ini, berlangsung di Auditorium lantai 6 Gedung R. Ing. Soekonjono Untag Surabaya, Senin (11/12/2023).
Kegiatan bertajuk dialog terbuka ini, digelar sebagai salah satu upaya untuk meningkatkan pemahaman demokrasi serta menciptakan sistem politik yang lebih inklusif, partisipatif, dan adil.
Ketua Yayasan Perguruan 17 Agustus 1945 (YPTA) Surabaya, J. Subekti, S.H., M.M. menyampaikan apresiasinya terhadap penyelenggaraan acara ini sebagai implementasi nilai konstitusi yang terkandung dalam sila ke-empat Pancasila.
“Seminar yang diadakan oleh Gusdurian Suroboyo ini tentu menjadi pengingat bagi kita semua akan esensi demokrasi yang terwujud dalam sila keempat Pancasila,” jelasnya.
Menurutnya kelancaran demokrasi di Indonesia dapat terwujud apabila tiga pilar utama pelaksana demokrasi dapat berjalan seiring. “Infrastruktur politik, budaya politik, dan lembaga politik merupakan pilar-pilar demokrasi yang sangat dibutuhkan saat ini,” imbuhnya.
Sementara itu pemateri pertama yang merupakan Dosen Ilmu Komunikasi Untag Surabaya, Dr. Merry Fridha Tri Palupi, M.Si. menyoroti kondisi demokrasi di Indonesia. Dr. Merry berharap agar Gen Z, yang kini memiliki hak pilih, memilih dengan cermat. “Pemilu di Indonesia ini sifatnya terbuka, namun saat ini ada pergeseran pola demokrasi yang disebabkan ketidak bebasan pers, budaya anti-kritik dan partisipasi politik yang rendah. Maka dari itu, untuk generasi sekarang harus seksama, karena nasib bangsa ada di tangan kalian,”jelasnya.
Ia juga menekankan bahwa perempuan memiliki peran yang sama pentingnya dalam memajukan bangsa melalui demokrasi. “Dalam perspektif perempuan, mereka juga memiliki kapasitas untuk aktif dalam sistem demokrasi Indonesia. Tidak ada perbedaan antara perempuan dan laki-laki; sebaliknya, hal ini seharusnya menjadi penguatan bagi demokrasi untuk kemajuan bangsa Indonesia,” tambahnya.
Selain itu, dalam seminar ini juga menghadirkan Abdul Gafur, S.Stp., M.Si., Penanggung Jawab Tim Pengawasan Ormas Asing dan Lembaga Asing Kementerian Dalam Negeri Republik Indonesia, serta Jay Akhmad, Direktur Eksekutif Yayasan Bani KH. Abdurrahman Wahid, sebagai pemateri. (abi)