Surabaya, infodis.id – Praktisi perbankan, Lismayanti menerangkan, pentingnya peran BUMD dalam mengembangkan ekonomi masyarakat, khususnya UMKM.
Menurutnya, bantuan BUMD tak berhenti dalam permodalan saja, namun juga pendampingan berkelanjutan. berbagai potensi kontribusi BUMD dalam mengembangkan UMKM.
Lembaga perbankan misalnya bisa membantu mulai permodalan hingga pendampingan.
Hal tersebut disampaikan dalam kegiatan workshop Bertema “BUMD: Nilai Ekonomi BUMD Pada Perspektif Bisnis dan Perlindungan Konsumen”, disalah satu hotel kawasan Surabaya pusat, Rabu, (13/9/2023).
“Bantuan dari perbankan seharusnya tak berhenti pada pemberian kredit saja. Namun juga bisa memberikan pendampingan agar UMKM bisa bertahan dan meraih laba yang berlipat,” kata Lismayanti yang juga Branch Manager sebuah bank swasta nasional ini.
“UMKM juga harus diajak untuk menjawab tantangan perkembangan zaman. Dalam hal pemasaran misalnya, juga harus diajak untuk memanfaatkan berbagai market place yang yang terseksi saat ini,” katanya.
Ia juga mencontohkan BUMD lain yang dikelola Pemkot Surabaya. Perusahaan Daerah (PD) Pasar Surya sebagai pengelola pasar tradisional di Kota Pahlawan, misalnya, bisa berinovasi untuk menciptakan pasar modern di Kota Surabaya.
“Sehingga, pasar bisa lebih bersih, tidak becek, tertata, dan menarik pelanggan. Apalagi kalau ditambah dengan pasar yang cashles dan mengandalkan transaksi non tunai untuk menjawab tantangan zaman,” katanya.
Sementara itu, anggota DPRD Jawa Timur Hadi Dediyansyah saat menghadiri acara tersebut mengungkapkan BUMD harus memberikan dampak kepada masyarakat. Bukan hanya dengan memberikan pemasukan secara langsung terhadap pendapatan daerah, namun juga harus berdampak pada kelompok UMKM.
Selain Cak Dedi yang menjadi pemateri, acara ini di juga diisi oleh praktisi perbankan hingga ratusan peserta dari berbagai kelompok masyarakat.
Cak Dedi menerangkan, Jawa Timur memiliki sejumlah BUMD di berbagai bidang mulai perbankan, infrastruktur, hingga bidang lainnya. Ada yang berada di bawah Pemerintah Provinsi, ada pula yang menjadi kewenangan Pemda.
Masing-masing memiliki kesamaan dengan menerima sumber pendanaan dari APBD. “Artinya karena BUMD mendapatkan anggaran dari masyarakat maka juga harus memberikan dampak positif kepada rakyat,” tandas politisi Partai Gerindra ini.
Ia mencontohkan lembaga BUMD yang bergerak di bidang perbankan. Selama ini, masing-masing telah memberikan kucuran Kredit bagi berbagai kelompok usaha, termasuk UMKM.
“Banyak yang belum mengetahui bahwa Bank Jatim misalnya, merupakan BUMD milik Pemprov. Melalui workshop ini, kami memberikan pemahaman soal hal mendasar seperti ini,” kata Calon Anggota DPRD Jatim dari dapil Jatim 1 (Surabaya) ini.
Terhadap lembaga BUMD yang bergerak di perbankan, Cak Dedi juga mendorong agar masing-masing berakselerasi dalam meningkatkan pendapatan.
“Nantinya, ini akan digunakan sebagai salah satu sumber pendanaan pemerintah terhadap pembangunan infrastruktur hingga pembangunan manusia,” kata Cak Dedi pada forum yang dimoderatori Bacaleg DPRD Surabaya, Diana Rosiana Samar ini. (joo)