Sementara itu, Menteri Koperasi dan UKM Teten Masduki menyampaikan, berdasarkan riset, pandemi paling mempengaruhi pengusaha perempuan, dengan mencapai angka 76%, karena perempuan harus bekerja dari rumah. Di Indonesia, UMKM berkontribusi terhadap 60% pendapatan nasional, dan 64% dari 64 juta UMKM dimiliki oleh perempuan.
“Karena itu, saat dunia berupaya melakukan pemulihan pascapandemi dan mengurangi dampak pandemi terhadap bisnis, termasuk pemulihan terhadap bisnis yang dimiliki dan dipimpin oleh perempuan,” ucapnya.
Kementerian Koperasi dan UKM (KemenKopUKM), lanjut Menteri Teten, pada Maret 2022 lalu menyelenggarakan Seminar Pemberdayaan Wirausaha Perempuan Melalui Bisnis Inklusif sebagai side event G20, mengadopsi tiga rekomendasi kebijakan berwawasan ke depan yang dapat memperkuat komitmen aksi kesetaraan gender dan pemberdayaan perempuan dalam membangun kembali produktivitas perempuan, khususnya pada UMKM yang dimiliki dan dipimpin oleh wanita.
“Rekomendasi pertama, pentingnya meningkatkan kerjasama antara pemerintah, swasta, dan investor untuk mendukung wirausaha perempuan. Kedua, mendorong kebijakan di bidang keuangan dan infrastruktur yang sensitif gender dan memberikan akses pendanaan dan legalitas. Ketiga, meningkatkan program literasi digital keuangan bagi pengusaha perempuan untuk meningkatkan kesiapan investasi,” tegas Menteri Teten.
Di Kementerian Pariwisata dan Ekonomi Kreatif, Sandiaga Uno menyatakan bahwa anggaran pemulihan pariwisata dan ekonomi kreatif akan digunakan untuk kegiatan utama pemulihan pariwisata nasional seperti pelatihan mikro digital, pelatihan dan sertifikasi Clean-Health-Safety-Environment Sustainability (CHSE), dan keuangan mikro untuk UMKM dan Desa Wisata.
“Kementerian Pariwisata dan Ekonomi Kreatif memiliki beberapa strategi untuk membangun kembali produktivitas perempuan pasca pandemi. Pertama, mengambil langkah-langkah untuk mengatasi kesenjangan upah gender dalam pariwisata. Kedua, mendorong kewirausahaan. Ketiga, mempromosikan pendidikan dan pelatihan melalui program pelatihan bagi perempuan di bidang pariwisata. Keempat, menempatkan gender sebagai inti dari kebijakan pariwisata dan praktik bisnis. Kelima, memberdayakan partisipasi perempuan dalam komunitas dan masyarakat sipil,” Sandiaga memaparkan.