Dengan regulasi dan ketentuan dari Kemendagri tersebut jelas Heri, maka nanti konsep tahapan sosialisasi dimulai di akhir tahun 2022, tetapi pilihannya di awal tahun 2023.
“Itu konsep yang kita tawarkan dan minta untuk disetujui ke Kemendagri. Sekarang kita tinggal menunggu jawaban dari Kemendagri,” terangnya.
Sementara untuk anggaran pelaksanaan pilkades terang Heri, untuk tiga desa masih tersedia sebab memang masih belum diambil dikarenakan belum melaksanakan tahapan pilkades. Sehingga anggaran yang sudah disediakan sama sekali belum digunakan. Sedangkan Desa Alassapi Kecamatan Banyuanyar sudah terserap karena sudah menyelenggarakan pilkades.
“Untuk yang satu desa ini barangkali bisa disiapkan melalui PAK karena memang aturannya dari Kemendagri seperti itu tidak boleh dalam satu tahun ada pilkades dua gelombang. Jadi tahap awal yang dibutuhkan untuk tahun 2022 akan kita anggarkan di PAK dan selebihnya nanti pelaksanaannya di tahun 2023,” terangnya, dilansir dari probolinggokab.